I.1.    PENGANTAR

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era reformasi tujuh tahun terakhir, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative adventages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya  kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.